by

Jika Ingin Mendirikan PT Hal Ini Patut Diperhatikan

Sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (“UU PT”), sebuah PT punya maksud dan target pendirian dan kegiatan bisnis berdasarkan niat para pendirinya. Kehendak bebas berasal dari para pendiri ini merupakan tidak benar satu cerminan asas kebebasan berkontrak didalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Namun, apakah boleh terkecuali para founder berkehendak mendirikan PT yang berbentuk non-profit?
Apa Tujuan Pendirian PT?

Pertama anda harus tahu, jasa pembuatan PT harus mempunyai maksud dan target serta kegiatan bisnis yang tidak bertentangan dengan ketetapan aturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Maksud dan target serta kegiatan bisnis PT ini akan dimuat didalam Anggaran Dasar (“AD”). Jika tidak tercantum maksud dan target serta kegiatan usahanya, maka diakui cacat hukum dan keberadaan PT tidak valid. Demikian menurut M. Yahya Harahap didalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas.

 

Maksud dan target inilah yang merupakan bisnis pokok PT. Sementara, kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang dikerjakan oleh PT didalam rangka capai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara paham didalam AD dan rincian berikut tidak boleh bertentangan dengan AD.

 

Nah berdasarkan itu, sebetulnya tidak dijelaskan bahwa sebuah PT harus punya maksud dan target untuk laba. Maksud dan target itu hanya harus berbentuk bisnis dan diwujudkan dengan kegiatan usahanya.

 

PT Dapat Bersifat Non-Profit

Secara definisi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 perihal Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan secara umum diartikan sebagai tiap tiap bentuk bisnis yang menjalankan tiap tiap model bisnis yang berbentuk selalu dan berkelanjutan dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan didalam wilayah Indonesia, untuk target beroleh keuntungan dan/atau laba.

 

Beberapa ahli hukum juga memasukkan unsur mencari keuntungan didalam pengertian perusahaan. Meski demikian, didalam perkembangannya, Prof. Dr. Rudhy Prasetya, seorang ahli hukum perusahaan, berpendapat alasan pendirian PT sanggup disebabkan oleh motif lain. Menurutnya, mendirikan PT tidak hanya untuk menghimpun modal namun juga ada motif lain, diantaranya: (1) Untuk menyita fungsi atas karakteristik pertanggungjawaban terbatas (2) seandainya suatu selagi diperlukan mudak jalankan transformasi perusahaan (3) alasan fiscal.

 

Dalam praktiknya sepanjang ini, sebetulnya ditarik perbedaan yang tegas, terkecuali rela mencari keuntungan dirikanlah PT, terkecuali tujuannya non-profit buatlah yayasan.

Namun, model bisnis dan target bisnis kini berubah, selagi aturan di Indonesia, terutama yang menyesuaikan bentuk perusahaan dan badan hukum sudah memadai lama tidak ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan realita sekarang.

Memang tidak ada larangan didalam aturan perundang-undangan yang melarang PT berbentuk nirlaba. Namun, terkecuali sebuah PT didirikan dengan maksud dan target non-profit atau nirlaba (tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan), maka yang perlu diperhatikan adalah maksud dan target serta kegiatan bisnis ini tidak bertentangan dengan ketetapan aturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

 

Contoh Kegiatan Non-Profit bagi Sebuah PT

Di didalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”), terkandung lebih dari satu Kode KBLI yang sifatnya berbentuk kegiatan sosial, layaknya KBLI untuk kegiatan sosial swasta di luar panti lainnya yang sebagaimana kita akses berasal dari laman Lembaga OSS mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial, penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan dan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan dan keluarga di rumah atau tempat lain dan dikerjakan oleh swasta, instansi swadaya lokal maupun nasional,

organisasi penanggulangan bencana alam dan organisasi spesifik penyedia jasa kon seling, layaknya jasa kesejahteraan dan bimbingan untuk anak-anak dan remaja, kegiatan adopsi dan kegiatan pencegahan kenakalan anak, jasa konseling keuangan rumah tangga, pernikahan dan bimbingan keluarga, jasa konsultasi hutang-piutang, kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan untuk korban bencana, pengungsi, imigran dan lain-lain.

 

Ini Patut Diperhatikan oleh PT Bersifat Non-Profit

Meski begitu, yang harus diperhatikan adalah terbatasnya ruang gerak yang dimiliki oleh PT berikut dikarenakan tidak sanggup mengajukan jenis-jenis izin operasional tertentu, perihal ini disebabkan ada izin operasional spesifik yang justru mengharuskan badan hukum berbentuk yayasanlah yang mengajukan.

Misalnya, izin operasional pusat kegiatan studi masyarakat yang hanya ada untuk yayasan sebagaimana kita akses persyaratannya berasal dari laman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

 

Jadi, PT bisa saja saja berbentuk non-profit, namun ada izin operasional yang tidak sanggup diajukan oleh PT berikut dikarenakan mengharuskan badan hukum berbentuk yayasanlah yang mengajukannya.

 

News Feed